Rudy, sapaan Wali Kota Solo, juga tidak setuju dengan Permendagri itu yang mewajibkan PNS mengenakan seragam putih dan biru.
Dalam Permendagi No 6 tahun 2016 yang diterbitkan Januari 2016 itu mewajibkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan maupun instasi dalam negeri mengenakan seragam dinas krem pada Senin dan Selasa, sedangkan Rabu mengenakan kemeja putih dan Kamis-Jumat memakai batik. Menurut Rudy kebijakan itu tidak sesuai dengan misi dan visi Pemkot Solo.
“Saya tidak setuju dengan kebijakan mengenakan seragam putih. Seharusnya putih itu diganti batik saja. Daripada seluruh PNS Pemkot Solo beli baju putih lebih baik digunakan membeli batik,” imbuh Rudy dalam sesi jumpa pers di Ballroom Stars Hotel Semarang, Rabu (17/2/2016).
Dengan membeli batik, Rudy mengaku akan turut mendongkrak penjualan para pengusaha batik di Kota Solo. Apalagi saat ini Solo memiliki banyak pengusaha batik dan sangat familiar dengan batik seperti halnya Pekalongan dan juga Yogjakarta.
“Saat ini ekonomi sedang lesu. Jadi ada baiknya jika 11.000 PNS di Solo itu membeli batik, toh bisa ikut membantu usaha batik daripada buat beli baju putih,” imbuhnya.
Rudy pun mengaku tak takut jika nanti pernyataannya itu akan membuatnya mendapat sanksi dari Mendagri. Sebab, sebelumnya Mendagri telah menyatakan akan memberikan sanksi pada pejabat pemerintah baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi yang tak mematuhi peraturan itu.
Sikap Rudy ini pun mirip dengan yang dilakukan Gubernur Jateng. Beberapa waktu sebelumnya, Ganjarr juga mengaku keberatan dengan Permendagri itu dan siap menentangnya.
“Kalau ada yang akan disekolahkan akibat melanggar Permendagri ini, mungkin saya pejabat pertama yang akan disekolahkan karena saya yang tidak akan setuju. Saya lebih suka pakai batik saja,” tutur Ganjar saat peresmian Rusunawa Ungaran, 7 Februari 2016 lalu atau sehari sebelum Permendagri terkait penggunaan seragam PNS itu resmi diterapkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar